Bisnis Apa Itu Konsultan? Yuk Kenalan dengan 7 Profesi Konsultan dan Tugasnya. Dalam dunia profesional, profesi konsultan adalah suatu hal yang sudah sangat akrab, karena sudah banyak perusahaan ataupun perorangan yang sampai saat ini masih memanfaatkan jasa mereka demi mendapatkan solusi dan jalan keluar untuk bisnisnya, baik itu dari sisi UsahaJasa Konsultasi Diharapkan Bangkit di 2021. Webinar yang diselenggarakan oleh DPP Inkindo DKI Jakarta, dengan tema : Outlook Jasa Konsultansi Tahun 2021 , "Peluang dan Tantangan Usaha Jasa Konsultansi Tahun 2021". Foto: Dok. Web. 99% perusahaan konsultan menyatakan Covid-19 berdampak pada revenue. DiIndonesia sendiri, perkembangan teknologi juga sedang berada di jalur cepat. Banyak perusahaan teknologi berlomba-lomba memajukan Indonesia lewat berbagai layanan maupun produknya, yang sebagian bekerja sama dengan pemerintah. Berikut adalah 5 perusahaan IT yang berkontribusi dan memberikan solusi bagi pemerintah Indonesia di bidang teknologi : Dalamteknologi informasi, konsultansi (dalam bahasa Inggris: consulting atau consultancy) adalah bidang yang bertujuan membantu klien (misal perusahaan dan pemerintah) untuk mencapai tujuan bisnis mereka dengan menggunakan teknologi informasi.Pelaku profesi ini disebut konsultan.Konsultan membantu kliennya dengan memberikan anjuran dan konsultasi, dan terkadang juga Untukmenjadi konsultan di tahun 2022, tentunya seseorang perlu memenuhi dulu kemampuan dan juga beberapa hal lain seperti kualifikasi pendidikan, sertifikasi, hingga pengalaman yang baik. Dilansir Indeed, proyeksi rerata gaji seorang konsultan di Indonesia mencapai Rp 5.268.098. Tentunya besaran ini dapat meningkat seiring perkembangan dan KonsultanIT adalah profesi yang bertugas mengevaluasi sistem IT di sebuah perusahaan sehingga mereka dapat mencapai tujuan bisnis yang sudah ditentukan. Seorang konsultan IT dapat bekerja secara independen atau menjadi bagian dari perusahaan konsultan IT. Di era serba digital dengan persaingan bisnis yang semakin ketat, penting bagi sebuah perusahaan untuk bisa menemukan cara agar terlihat ICyN9PA. Konstruksi Media – Konsultan nasional diminta untuk mengembangkan kemampuannya, sehingga mampu menangani proyek-proyek internasional dan tidak hanya proyek nasional. Melihat hal tersebut, Ketua DPN INKINDO masa bakti 2018-2022 Peter Frans mengungkapkan salah satu upaya yang dilakukan organisasi dalam mengembang kompetensi para anggotanya melalui lembaga sertifikasi. Akan tetapi, INKINDO saat ini hanya memiliki lembaga sertifikasi untuk badan usaha yakni LS INKINDO. Padahal untuk mengembangkan kompetensi tenaga ahli dibutuhkan lembaga sertifikasi profesi. “INKINDO memiliki lembaga sertifikasi yakni LS INKINDO, yang mensertifikasi badan usahanya. Yang menjadi problem yakni tenaga kerjanya. Untuk itu, lembaga sertifikasi profesi harus bekerja sama, badan usaha dengan tenaga kerja, sehingga kelangkaan dan pengembang terhadap tenaga kerja dapat diatasi,” kata Peter Frans disela-sela pembukaan Musyawarah Nasional ke-XII INKINDO di Westin Hotel Surabaya, Jawa Timur, Selasa, 6/12/2022. Selain itu, dia berharap dengan memanfaatkan teknologi yang serba digital lembaga sertifikasi badan usaha dan sertifikasi profesi tenaga kerja dapat cepat berkolaborasi. Sehingga pelaksanaan sertifikasi untuk para anggota dapat dilakukan dengan cepat, kompetitif dan segera. Baca Juga Harapan Ketua DPP INKINDO Jatim Munas ke-XII Tahun 2022, Berjalan Kondusif Tak sampai disitu, dalam mengembang kompetensi konsultan tentunya harus mampu bersaing di kancah internasional. Artinya tidak hanya di dalam negeri saja. Menurut Peter Frans, untuk pekerjaan di sektor konstruksi sebenarnya neracanya positif. Contohnya sekarang semua proyek-proyek jalan tol, bendungan itu didalamnya terlibat konsultan nasional. Sementara, untuk keterlibatan konsultan asing banyak berada di proyek-proyek non konstruksi. “Yang negatif itu neracanya konsultan non konstruksi, kalau konstruksi pasti positif. Semua proyek bendungan, jalan tol, bahkan pembangunan Ibu Kota Baru IKN Nusantara itu konsultan nasional semua,” tutur dia. Sementara itu, terkait dengan pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan pemerintah selalu melibatkan semua pihak stakeholder lokal atau nasional, khususnya jasa konsultansi. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan tengah, Direktur Kelembagaan Pengembang Jasa Konstruksi Kementerian PUPR Nicodemus Daud kiri, dan Ketua Umum DPN INKINDO Peter Frans kanan. Dok. Ist Komed “Jasa konsultansi itu bukan hanya pelaku dari daerah lain misalnya Jawa atau Sumatera, akan tetapi kita ingin memberdayakan stakeholder lokal yang ada di Kalimantan maupun Kalimantan Timur,” ungkap Yudha. “Tentunya ini ada semacam prevelensi yang kita berikan Perpres maupun regulasi turunnya yang ada sudah mengamankan bahwa konsultan nasional kalau bekerja di IKN harus melibatkan konsultan lokal, dalam hal ini melaksanakan kerja sama operasi atau sebagai sub kontraknya ke depan,” kata dia menambahkan. Dirinya berharap, ke depan pemerintah akan menyiapkan strategi untuk bisa mengangkat atau naik kelas konsultan, dari konsultan menengah menjadi konsultan besar. Tidak hanya itu, dirinya juga berusaha untuk meningkatkan konsultan kecil menjadi konsultan menengah. “Tentunya ini bisa tumbuh bersama dengan strategi pemerintah melakukan pemaketan atau programming yang sesuai. Artinya kita beri kesempatan untuk konsultan menengah ini mendapatkan pekerjaan dulu, sehingga nanti dia konsultan punya pengalaman dan ke depannya modifikasinya bisa lebih menarik dan dapat berkompetisi dengan rekan-rekan dari daerah lainnya,” tandas Yudha. Sebagaimana diketahui, dalam perhelatan Munas ke-XII INKINDO ini dilakukan dengan agenda utama yakni pemilihan Ketua Umum DPN INKINDO untuk masa bakti 2022-2026. Terpilih ketua umum nanti bakal menggantikan Ketua Umum DPN INKINDO saat ini yaitu Ir. H. Peter Frans masa bakti 2018-2022. Diharapkan dalam pelaksanaan Munas ini dapat berjalan dengan tertib dan kondusif, sehingga siapapun terpilih dapat mensupport program dan kegiatan Ketua Umum DPN INKINDO yang baru. Adapun Munas tersebut terdapat empat calon , yang mana dapat keempat calon tersebut hanya satu yang akan terpilih menjadi Ketua Umum DPN INKINDO masa bakti 2022-2026, yakni 1. Ir. H. Muhammad Dahir sebagai Ketua DPP INKINDO Sulawesi Imam Hartawan ST. MT sebagai Ketua INKINDO DKI Ir. H. Syamsul Arivin, MP Ketua DPP INKINDO Kalimantan Ir. Erie Heryadi sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pemerintahan , Hubungan Internasional dan Pengembangan Pasar Luar Negeri WKU PLN. Baca Artikel Selanjutnya PANDEMI Covid-19 berdampak sifgnifikan terhadap perekonomian nasional. Menurut data Bappenas, tingkat utilisasi industri merosot tajam, dari 76,3% sebelum Pandemi menjadi 55,3% di saat Pandemi C Diperkirakan terjadi kehilangan daya beli masyarakat sekitar Rp347 Triliun, karena penurunan jam kerja di sektor industri dan pariwisata dengan utilisasi 50%. Pandemi juga sangat berdampak kepada usaha jasa konsultansi. Menurut survei yang dilakukan Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonsia DPN INKINDO , 27% perusahaan konsultan tutup, 35% perusahaan konsultan telah mem-PHK karyawan tetap, 80% perusahaan konsultan mengalami kesulitan permodalan dan finansial, dan 99% perusahaan konsultan menyatakan Covis-19 berdampak pada revenue. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rizal Primana mengatakan, dalam Rencana Kerja Pemerintah RKP Tahun 2021, khusus untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur dilakokasikan Rp400 Triliun. Hal ini tentu saja memerlukan jasa konsultansi di bidang infrastruktur yang signifikan. "Dengan demikian tahun 2021 lebih optimis. Pemerintah akan melakukan integrasi airport dan pelabuhan dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan, Jawa, Bali, Papua dan Maluku, guna meningkatkan nilai tambah infrastruktur," katanya dalam webinar Outlook Jasa Konsultansi Tahun 2021 , “Peluang dan Tantangan Usaha Jasa Konsultansi Tahun 2021. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Taufik Hanafi menjelaskan, beberapa isu strategis dalam pengembangan jasa konsultansi, meliputi penguatan rantai pasok supply hain jasa konsultansi; penguatan kemitraan antara pelaku usah jasa konsultansi nasional dan internasional; pengembangan kompetensi dan standar pembayaran jasa konsultansi; Baca juga Kemenperin Tingkatkan Nilai Produk Kerajinan Kulit Buaya "Selain itu pengembangan sistem integrasi data jasa konsultan untuk mendukung pengadaan konsultan dan pengembangan kelembagaan jasa konsultansi," ujarnya. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Perekonomian Wahyu Utomo mengaku optimistis perekonomian Indonesia akan rebound, sehingga dapat tumbuh sekitar 4-5%. Perekonomian Indonesia sudah melewati titik rendah, sehingga akan terus meningkat. Transaksi ekonomi berjalan mengalami surplus dan konsumsi rumah tangga juga mulai meningkat. Ia menambahkan, harga komoditas juga akan membaik dan pulih. Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional PCPEN Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp372,3 Triliun. Sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja, pemerintah sudah menyiapkan 44 Rancangan Peraturan Pemerintah 44 RPP dan Rancangan Peraturan Presiden. "Pemerintah telah mempersiapkan sumber-sumber pendanaan dari skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha KPBU, Asset Recycling, dan Lembaga Pengelolaan Investasi PI, untuk membangun infrastruktur. Untuk itu Jasa Konsultansi perlu meresponse program pemerintah tersebut," ujarnya. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nicodemus Daud mengatakan, kebutuhan investasi infratstruktur di Kementerian PUPR Tahun 2020-2024 mencapai sekitar Triliun, yang terdiri dari Sumber Daya Air Rp577 Triliun, Jalan dan Jembatan Rp573 Triliun, Permukiman Rp128 Triliun, dan Perumahan Rp 780 Triliun. Alokasi dana yang bisa disediakan oleh APBN Rp 623 Triliun, sehingga ada funding gap Triliun. Untuk 2021 Pagu Anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR sebesar Rp149 Triliun, terdiri dari Bidang SDA Rp58,55 T Triliun, Bidang Bina Marga Rp53,96 Triliun, Bidang Cipta Karya Rp26,56 Triliun, dan Bidang Perumahan Rp8,09 Triliun. "Untuk pekerjaan jasa konsultansi sekitar Rp 6,9 Triliun, termasuk kontrak tahun jamak MYC. Beberapa pekerjaan sudah dilakukan tender dini, sehingga dalam bulan Januari 2021 sudah ada proyek yang berjalan. Jumlah paket pekerjaan yang ditenderkan di Kementerian PUPR untuk TA 2021 sebanyak paket pekerjaan, dengan nilai total pagu anggaran Rp102, 96 Triliun," ungkapnya. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Mchammad Abbas mengatakan, di Jakarta, pembangunan pada 2021 memprioritaskan usulan aspirasi masyarakat, antara lain perbaikan lapangan olah raga, pemeliharaan saluran air dan drainase, jalan, limbah dan sampah, pendidikan dan kesehatan. Disamping itu dilakukan percepatan penyelesaian target RPJMD, antara lain untuk pembangunan MRT Tahap 2, Jakarta International Stadium JIS, pembangunan rumah susun dan pembangunan Puskesmas. Untuk peluang jasa konsultansi, antara lain meliputi inovasi, adaptasi Mix WFO WFH, PSBB, Penggunaan sistem IT, Penerapan Protokol Kesehatan dan Mobilitas Tenaga Kerja. Baca juga Lampui 2019, PNBP Perikanan Tangkap Capai Rp600 Miliar "Untuk Tahun 2021, belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp 98,45 Miliar dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp123,38 Miliar," katanya. Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta Imam Hartawan berharap, dapat berpartisipasi dan memberikan kontribusi yang optimal dalam proses pemulihan ekonomi di Era New Normal, baik di tingkat nasional maupun Provinsi DKI Jakarta. Inkindo DKI Jakarta siap menjadi mitra strategis Pemerintah dalam pemulihan ekonomi di Era New Normal. "Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Anggota, DPP Inkindo DKI Jakarta telah mencanangkan Program Sistem Informasi Pelayanan Anggota SIP, yang antara lain terdiri dari KTA Online dan Klinik Konsultasi. Melalui Klinik Konsultas, anggota Inkindo DKI Jakarta akan mendapat solusi terkait berbagai permasalahan di bidang hukum, perpajakan, regulasi dan pelayanan," ujar Imam. Di sisi lain, Ketua Umum DPN Inkindo Peter Frans mengaku optimistis pada 2021 jasa konsultansi akan mengalami kenaikan permintaan “increasing demand”. Isu strategis jasa konsultan saat ini antara lain terkait dengan regulasi yang cepat berubah, seperti diterbitkannya UU Cipta Kerja. "Big Data di bidang jasa konsultan sudah merupakan kebutuhan. Dengan adanya data yang terintegrasi yang telah dibuat oleh pemerintah, maka pelaksanaan pengadaan pemerintah akan lebih transparan. INKINDO akan membentuk Lembaga Sertifikasi Badan Usaha LSBU yang kredibel," pungkasnya. RO/OL-7 › Utama›Infrastruktur Masih Jadi... KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA Kendaraan melintasi jalan tol ruas Semarang-Ungaran di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin 3/6/2019. Pemerintah telah berkomitmen untuk meneruskan percepatan pembangunan infrastruktur di KOMPAS — Pemerintah telah berkomitmen untuk meneruskan percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Jasa konsultan konstruksi pun akan lebih banyak dibutuhkan. Namun, pelaku industri konsultan berharap kebutuhan itu didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadimuljono, saat memberi sambutan Hari Ulang Tahun Ke-40 Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Inkindo, mengatakan, infrastruktur masih menjadi prioritas lanjutan dari pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo 2020-2024. Seiring dengan rencana tersebut, Basuki mengatakan, tenaga konsultan yang profesional, baik sebagai perencana maupun pengawas, akan tetap dibutuhkan.”Saya berharap konsultan Indonesia bisa menjalankan pekerjaan dengan baik. Pembangunan fisik bisa dipercepat, tapi pekerjaan studi dan analisis tidak boleh dipercepat. Tanpa bantuan konsultan, saya akan kesulitan,” KURNIA Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadimuljono memberi sambutan pada acara Hari Ulang Tahun Ke-40 Ikatan Nasional Konsultan Indonesia di Jakarta, Rabu 24/7/2019.Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Inkindo Peter Frans mengatakan, pembangunan infrastruktur di Indonesia dalam empat tahun terakhir membuat Inkindo mempercepat pengadaan tenaga ahli bersertifikat. Sejauh ini, hal itu dapat dipenuhi sehingga banyak proyek infrastruktur dalam negeri yang dikerjakan.”Tetapi, kita juga mengharapkan berikutnya kita bisa memiliki lebih banyak konsultan andal untuk menangani proyek-proyek infrastruktur dalam negeri,” kata Peter saat ditemui pada kesempatan yang sama di Jakarta, Rabu 24/7/2019 EDHI PRASETYA Sejumlah kendaraan melintasi Jalan Tol Trans-Jawa ruas Solo-Ngawi di wilayah Boyolali, Jawa Tengah, Selasa 21/5/2019. Pemerintah telah berkomitmen untuk meneruskan percepatan pembangunan infrastruktur di menyebut, saat ini, terdapat sekitar konsultan bersertifikat, baik di bidang konstruksi maupun non-konstruksi. Mereka bekerja di perusahaan konsultan, yang 85 persennya merupakan perusahaan kecil dan menengah dan sekitar 15 persen perusahaan besar. Sementara itu, mereka harus bersaing dengan tenaga konsultan asing.”Ke depan, pembangunan di Indonesia perlu juga didukung sumber daya manusia SDM yang berkualitas. Para tenaga ahli konsultan pun perlu terus diberi pelatihan agar dapat memberikan daya saing terhadap konsultan asing,” hukumPeter mengatakan, peningkatan kualitas tenaga konsultan juga diharapkan didukung dengan perlindungan hukum. Saat ini, Inkindo terus mendorong pemerintah untuk membuat aturan terkait jasa konsultan dalam bentuk undang-undang UU atau peraturan KURNIA Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Inkindo, Peter Frans.”Kita membutuhkan aturan UU jasa konsultan agar tenaga konsultan, baik dari rumpun konstruksi maupun non-konstruksi, bisa dilindungi, oleh pemerintah melalui Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR,” melindungi kepentingan jasa konsultan dalam negeri, Kementerian PUPR belum lama ini mengeluarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2019 tentang Standar Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia, lalu Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Jasa Konsultan Asing. SOLO - Jusuf Kalla mengatakan jika puluhan ribu TKA yang ada di Morowali statusnya bukan tenaga ahli melainkan buruh. Jusuf Kalla menjadi salah satu pihak yang cukup vokal mengkritik kedatangan Tenaga Kerja Asing TKA ke Indonesia. Kepada Andy F. Noya, mantan Wapres RI tersebut mengatakan jika kedatangan TKA yang berstatus buruh alias bukan tenaga ahli hanya akan menambah jumlah pengangguran di Indonesia. Sebab salah satu alasan pemerintah memberikan karpet merah kepada investor asing adalah ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat tanah air. "Itu prinsip nasional. Kalau ada investor asing, apa yang kita harap? pertama pajak kedua tenaga kerja kemudian transfer teknologi," kata JK dalam wawancara terbaru bersama Andy F. Noya. Mengacu pada alasan tersebut, JK mengaku cukup prihatin jika perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia juga membawa ribuan buruh dari negaranya untuk bekerja di tanah JugaAnies, Jusuf Kalla dan AHY 'Keroyok' Jokowi soal Proyek InfrastrukturAnies, Jusuf Kalla dan AHY 'Keroyok' Jokowi soal Proyek InfrastrukturJusuf Kalla Kritik Pembangunan Jalan di Era Jokowi Lebih Pilih Proyek Mahal "Lalu kalau yang kerja sampai pekerja terendah itupun orang asing, buat apa dia investasi. Di mana tenaga kerja? banyak pengangguran." Apalagi menurut JK, kebanyakan TKA yang didatangkan oleh investor asing berstatus buruh, bukannya tenaga ahli. "Banyak didatangkan buruh, bukan tenaga ahli, buruh. Saya tahu mereka buruh karena ada puluhan ribu di Morowali itu. Halah semua orang tahu. Kita boleh jadiin saksi, ini kan daerah saya," JK menambahkan. Menurut JK, dalam satu proyek yang sehat semestinya hanya akan mendatangkan setidaknya 10 tenaga ahli saja. Jika jumlah yang didatangkan sudah ribuan bahkan puluhan ribu, JK yakin jika TKA itu berstatus buruh yang bisa mengancam posisi WNI. "Tenaga ahli kalau dalam satu proyek, paling tidak kan hanya dibutuhkan 10 orang tenaga ahli. Buat apa satu proyek didatangkan seribu sepuluhan ribu tenaga ahli?" "Saya pegang proyek PLTA, proyek Smelter juga cuma tiga orang tenaga asing," katanya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Editor Hesti Puji Lestari Konten Premium Nikmati Konten Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam Persoalan-persoalan itu harus segera dibenahi untuk menciptakan peluang pekerjaan lebih luas lagi di bidang penyedia jasa konsultan ...Jakarta ANTARA - Pandemi COVID-19 yang berlangsung 2 tahun lebih memukul hampir seluruh sendi ekonomi termasuk di sektor jasa konsultasi sebagai akibat terhambat dan terhentinya sejumlah pembangunan fisik. Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Inkindo sebagai organisasi tertua yang mewadahi konsultan di Indonesia bahkan mencatat anggotanya turun 30 persen dari sebelum krisis menjadi tinggal sekitar badan usaha. Padahal jasa konsultasi merupakan salah satu sektor yang mampu menyerap tenaga kerja terdidik untuk strata S-1 ke atas. Menurut Ketua Inkindo Peter Frans, selama pandemi banyak dari anggota yang terpaksa menutup usahanya atau beralih ke usaha lain akibat pembatasan yang dilakukan pemerintah untuk menekan laju penyebaran COVID-19 ketika itu. Namun pada tahun 2022, penyedia jasa konsultasi konstruksi kembali bergairah seiring dengan kian menurunnya kasus aktif COVID-19. Apalagi pemerintah kembali meningkatkan belanja infrastruktur pada tahun anggaran 2023 menjadi Rp367,7 triliun hingga Rp417,7 triliun dibanding pada 2021 dan 2022, masing-masing sebesar Rp406,1 triliun dan Rp365,8 triliun. Meski di tengah bayang-bayang krisis global, khususnya pangan dan energi, pada 2023 akibat perang berkepanjangan Rusia dan Ukraina, jasa konsultasi nasional dipastikan kembali bangkit seiring naiknya belanja infrastruktur. Penyedia jasa konsultan di Tanah Air mengambil tempat hampir setiap pembangunan infrastruktur yang dibiayai APBN/ APBD baik sebagai perencana maupun pengawas. Sebagian lagi berkiprah dalam pembangunan yang dibiayai swasta dan beberapa lainnya bermitra dengan asing di proyek-proyek pembangunan yang dibiayai pinjaman luar negeri. Namun, yang jelas mayoritas penyedia jasa konsultan lebih banyak bergantung kepada proyek-proyek fisik yang dibiayai pemerintah sehingga ketika pemerintah mengembangkan pembangunan skala besar seperti proyek MRT, LRT, dan kereta cepat, itu menjadikan angin segar. Tak hanya itu, peluang besar juga didapat ketika pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara IKN yang tentunya membutuhkan banyak disiplin ilmu baik dari aspek lingkungan, konstruksi, bahkan teknologi informasi. Anggota Hipmi Jaya mengirimkan material untuk pembangunan rumah pekerja di Ibu Kota Negara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. ANTARA/Ganet Dirgantoro Peluang Berdasarkan pengalaman pada puncak pandemi COVID-19, banyak dari penyedia jasa konsultan yang tidak siap dengan perubahan yang demikian cepat terutama menimpa konsultan kecil di berbagai daerah. Kondisi demikian pada akhirnya membuat banyak penyedia jasa konsultan yang terpuruk. Wakil Ketua Umum Bidang Pemerintahan, Hubungan Internasional, dan Pengembangan Pasar Luar Negeri Inkindo Erie Heryadi membenarkan lambatnya anggota beradaptasi terkait perubahan yang demikian cepat di tengah pandemi membuat banyak kehilangan peluang. Bagi asosiasi itu, ada dua hal yang harus dilakukan yakni ke dalam melakukan pembinaan dan kompetensi bagi anggota serta keluar memperkuat hubungan kelembagaan terutama dengan pemerintah terutama terkait regulasi. Sebagai contoh regulasi penerapan online single submission OSS atau sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik meski dalam praktiknya masih banyak yang perlu dijabarkan lebih detail untuk menciptakan iklim berusaha bagi penyedia jasa konsultasi. Payung hukum yang lebih baik juga dibutuhkan terkait dengan banyaknya proyek yang didukung pinjaman luar negeri. Dapat dipastikan hal itu ikut membawa konsultan asing terlibat di dalamnya meski dari segi keunggulan konsultan dalam negeri juga tidak kalah. Setidaknya konsultan di dalam negeri memiliki keunggulan terkait dengan kearifan lokal dan pemanfaatan sumber daya di dalam negeri. Ini juga yang membuat pemerintah mewajibkan konsultan asing untuk bermitra dengan konsultan di dalam negeri. Hanya saja memang tidak semua konsultan di dalam negeri memiliki kemampuan bermitra dengan asing. Hanya konsultan dengan kualifikasi tertentu yang sanggup bermitra dengan demikian menjadi kewajiban bagi wadah seperti inkindo untuk meningkatkan kompetensi anggotanya. Pekerjaan penataan kembali pantai Ketapang di Kabupaten Tangerang, Banten. ANTARA/ Ganet Dirgantoro Pekerjaan Rumah Seiring dengan masifnya pembangunan di Indonesia, hal ini membuat penyedia jasa konsultasi memiliki peranan penting. Apalagi pekerjaan yang tercantum dalam anggaran pemerintah ke depan tidak semata-mata fisik saja tetapi banyak juga nonfisik. Sebagai contoh pekerjaan normalisasi Ciliwung, yang dalam pelaksanaannya tidak hanya kegiatan fisik seperti pembangunan turap, tetapi juga program nonfisik untuk merelokasi warga yang tinggal di bantaran. Semua itu tentunya membutuhkan peran konsultan. Persoalannya untuk penyedia jasa konsultan nonfisik sejauh ini belum ada lembaga yang memberikan registrasi. Saat ini yang tersedia baru konsultan yang bergerak di bidang konstruksi melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR. Terkait hal itu Inkindo sudah melakukan mediasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Perencana Pembangunan Nasional Bappenas agar dapat memberikan registrasi untuk penyedia jasa konsultan non fisik. Apabila kebijakan ini sudah diterapkan organisasi tersebut, maka sebagai asosiasi akan lebih mudah memberikan sertifikasi kepada anggotanya yang selama ini memberikan layanan non-konstruksi. Persoalan lain adanya persyaratan modal minimal padahal anggota organisasi profesi itu bukanlah perusahaan yang bergerak di bidang pelaksanaan pekerjaan kontraktor dalam arti struktur organisasinya lebih sederhana hanya terdiri atas tenaga ahli dan staf. Perusahaan penyedia jasa konsultasi, menurut Peter Frans, hanya menjual ide dan pemikiran sehingga terkait kebijakan modal minimal itu diharapkan pemerintah memberikan fleksibilitas untuk penerapannya. Tak hanya itu pekerjaan rumah lainnya yang juga harus diperhatikan, yakni kewajiban untuk masuk ke dalam zona perkantoran. Padahal anggota organisasi itu di daerah sebagian besar menjalankan pekerjaannya dari rumah atau rumah merangkap sebagai kantor. Persoalan lain yang telah disampaikan kepada Kementerian PUPR terkait pengaturan billing rate untuk tenaga pendukung di lapangan seperti surveyor dan pengawas yang selama ini belum diatur sehingga kerap terjadi "banting-bantingan" harga di kalangan konsultan saat tender. Persoalan-persoalan itu harus segera dibenahi ke depan atau menjadi pekerjaan rumah ke depan untuk menciptakan peluang pekerjaan lebih luas lagi di bidang penyedia jasa konsultan terutama untuk proyek-proyek di daerah. Apalagi dalam penganggaran tahun 2023 akan lebih banyak kegiatan pembangunan fisik dan nonfisik yang berada di daerah-daerah. Kendala di lapangan lebih banyak terkait persoalan administrasi sehingga sebenarnya tinggal regulasi cukup di tingkat menteri sudah dapat menciptakan iklim yang kondusif terhadap sektor ini. Editor Achmad Zaenal MEditor Achmad Zaenal M COPYRIGHT © ANTARA 2022

pemerintah mendatangkan konsultan ahli ke indonesia untuk proyek teknologi